Dinas Pajak Temukan Pemalsuan Dokumen Pengurangan PBB
Sekretaris Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta, Made Suarjaya mengimbau Wajib Pajak (WP) tidak memakai jasa perantara atau calo saat hendak mengurus permohonan pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB P2).
Kita harap warga tidak memakai jasa calo untuk mengurus permohonan pengurangan pembayaran PBB karena banyak ditemukan pemalsuan dokumen
"Kita harap warga tidak memakai jasa calo untuk mengurus permohonan pengurangan pembayaran PBB karena banyak ditemukan pemalsuan dokumen. Ini jelas sangat merugikan warga sendiri nantinya," kata Made, Kamis (9/7).
Made mengatakan, pihaknya telah berulangkali menemukan kasus pemalsuan dokumen pengurangan PBB P2. Terakhir, DPP DKI menerima laporan pengaduan warga ke Kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Taman Sari Jakarta pada Minggu (5/7) lalu.
Mayoritas Rumah Kos Tidak Membayar PajakDua kasus pemalsuan dokumen pengurangan ketetapan PBB P2 menimpa WP bernama Mulia Hadi Winata dan I Made Samudera Wigina, warga Taman Sari VIII, Jakarta Barat.
"Kedua WP menjadi korban penipuan dari seorang bernama Untung yang mengaku sebagai pegawai DPP DKI. Surat dokumen pengurangan PBB P2 yang dimiliki WP diketahui palsu setelah hendak menyetorkan biaya pajak di bank. Data yang dipegang WP, ternyata tidak sesuai dalam sistem pembayaran PBB yang terintegrasi di Bank DKI," tutur Made.
Made mengaku, pihaknya telah menindaklanjuti laporan pengaduan warga terkait temuan pemalsuan dokumen tersebut ke aparat kepolisian. "Kami juga meminta WP yang menjadi korban penipuan mengadukan persoalan pemalsuan dokumen ke aparat hukum," ungkapnya.
Menyikapi pengaduan warga terkait pemalsuan, Made menjelaskan, proses permohonan pengurangan PBB P2 mengacu pada keputusan Gubernur DKI perihal pengurangan pembayaran PBB. Sesuai aturan, permohonan pengurangan PBB P2 diajukan oleh warga ke kantor UPPD yang ditindaklanjuti dengan survei ke lapangan oleh petugas pajak. Setelah survei dilakukan, DPP DKI akan mengeluarkan surat keputusan terhadap permohonan yang diajukan oleh WP.
"Jika warga menemukan adanya pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh oknum petugas pajak, segera laporkan kepada sekretariat Dinas Pelayanan Pajak DKI atau dapat menghubungi nomor telepon saya 081289783378. Kita akan usut, kalau terbukti bersalah, sanksi tegas siap dijatuhkan," tegasnya.
